Berita menteri jokowi terkini : Wajah Baru Menghiasi...

Semua anak bangsa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk membangun negeri, baik yang di TKN maupun tidak.

Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengaku telah mendengar kabar bahwa kolega separtainya menolak menjadi menteri di pemerintahan Joko Widodo. Kenapa?

Sejumlah makanan tradisional khas dari beberapa provinsi di Tanah Air, menjadi menu kuliner yang disajikan dalam acara silaturahmi terakhir Kabinet Kerja.

Kepala Daerah disebut berpeluang menjadi menteri pada pemerintahan Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin di periodisasi 2019-2024. Penasaran?

Presiden Joko Widodo mengadakan silaturahmi sebagai ajang perpisahan antara dirinya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja.

Direktur Suropati Syndicate M Shujari menilai sosok Menteri Keuangan Sri Mulyani layak masuk jajaran kabinet pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2024.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengklaim dirinya masih dipercaya untuk bersama-sama Presiden Joko Widodo.

Sandiaga mengabarkan keputusannya melalui sebuah video dalam akunnya di Instagram. Dalam video pendek itu Sandi membuat titel Saya Kembali.

Posisi Jaksa Agung berbeda dengan jabatan Mendagri maupun Menkumham yang tidak langsung menangani kasus hukum. Seperti apa kriterianya?

Alvara Research Center mengumumkan peringkat dan nilai kepuasan publik terhadap kinerja menteri-menteri di era Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, 2014-2019.

Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Ma'ruf Amin mengatakan penyusunan struktur kabinet dalam proses penyempurnaan sehingga masih belum dapat diumumkan.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, konflik kepentingan berpeluang terjadi jika Presiden Jokowi mengangkat Erick Thohir menjabat menteri BUMN.

Delapan menteri Kabinet Kerja I kemungkinan besar akan dipertahankan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan ada perwakilan dari Papua di kabinet periode 2019-2024.

Dinamika kebangsaan dan kenegaraan belakangan disinyalir terjadi upaya-upaya dari kelompok tertentu memengaruhi hak proregatif presiden.