Berita kritik terkini : Penguasa Sulit Bedakan Kritik dan...

Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Demokrat Yan Harahap mengkritisi kinerja dari Wali Kota Medan Bobby Nasution. Simak selengkapnya.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti kesaksian Wali Kota Bogor Bima Arya dalam persidangan tes usap RS UMMI dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab.

Akademisi ilmu pemerintahan Rochendi melontarkan kritik keras kepada Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dari pandangan Amien Rais, Mahfud MD sudah berubah jauh. Kritik tegas meluncur ke Mahfud MD, katanya wrong man for the wrong job.

PSI dibuat makin tersudut oleh DPP KNPI. Kritikan-kritikan tajam yang kerap dilontarkan ke Anies Baswedan justru berbalik menghantam PSI.

Cuitan Mahfud MD itu mengenai kritik terhadap pemerintah yang disebutnya akan diterima jika sifatnya rasional sebagai suara rakyat.

Pengamat politik LAWAN Institute, Muhammad Mualimin menilai kualitas demokrasi di Indonesia saat ini makin mengkhawatirkan. 

Pasalnya, di era kepemimpinan Jokowi, sudah banyak kritikus masuk bui karena mengkritik presiden atau dilaporkan anak buahnya.

Rocky Gerung merespons permintaan kritik Presiden Jokowi. Menurutnya, kritik itu harus bermutu. Konsekwensinya harus frontal dan pedas. Karetnya dua!

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kasih balasan yang nendang banget. Istana nggak boleh panas ya. Ini pandangan JK soal cara mengkritik pemerintah.

Ade Armando pun menyarankan agar para pendukung Presiden Jokowi untuk tidak gampang sakit hati saat ada yang mengkritik junjungannya tersebut.

Menurut Ade Armando, komentar Rocky Gerung dan aktivis Kontras tersebut tidak layak dan mencerminkan kegagalan memandang persoalan.

Mahfud MD menanggapi Mantan Wakil Presiden JK yang bertanya soal cara agar tidak dipanggil polisi ketika mengkritik Jokowi. Simak selengkapnya.

Menurut Jusuf Kalla, hal itu adalah murni pertanyaan dan mewakili kegelisahan masyarakat. namun banyak yang menanggapinya secara berbeda-beda.

Mahfud MD lantas membandingkan suasana demokrasi saat Jusuf Kalla masih menjabat sebagai Wakil Presiden pada periode 2014-2019.