Komisi III DPR RI menyetujui usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) supaya Polri menghapus layanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku tak memiliki program 100 hari, tetapi adanya program emergency condition untuk 5 tahun ke depan.