GenPI.co 
GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun blak-blakan memberikan pandangannya terkait kudeta Partai Demokrat yang menyeret Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi aktor penting dalam kisruh tersebut.
Dalam diskusi via zoom, Refly Harun membeberkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memberikan penegasan dan penjelasan bahwa Istana sama sekali tidak terlibat terkait kisruh yang terjadi di Partai Demokrat.
BACA JUGA: Keberuntungan 4 Zodiak Gila-gilaan, Mereka Bakal Kaya Mendadak
"Caranya adalah dengan memerintahkan Moeldoko untuk melepaskan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan tetap di Kepala Kantor Staf Kepresidenan sebagai pembantu Presiden," tegas Refly Harun.
Akan tetapi, jika Moeldoko tetap bersikeras ingin menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat, maka Presiden harus memberhentikan atau mengganti posisinya sebagai Kepala KSP.
Pasalnya, dari kaca mata hukum, Refly Harun berpandangan posisi KSP memang boleh saja merangkap jabatan seperti halnya yang terjadi pada sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju.
BACA JUGA: Mendadak Kubu Moeldoko Bikin Blunder, Strategi Maut Jadi Melempem
Namun, menurut Refly Harun, dalam konteks saat ini masalahnya bukan perkara rangkap jabatan melainkan lebih kepada kepastian keterlibatan Istana atau tidak.
Oleh sebab itu, pihak Istana perlu memberikan penjelasan dan pembuktian jika memang sama sekali tidak terlibat terkait kisruh di tubuh Demokrat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
