
Dalam acara tersebut juga menghadirkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Profesor Jimly Asshiddiqie.
Jimly Asshiddiqie bercerita nasib awal-awal AP HTN-HAN didirikan di era Orde Baru.
Kala itu banyak pemikir hukum tata negara yang kritis ditangkap, sehingga hukum tata negara sedikit peminatnya di kampus-kampus.
"Jadi, ahli hukum tata negara risikonya dobel, honornya tidak jelas. Beda dengan hukum bisnis. Kedua, kalau dia kritis suka ditangkap. Itu risiko kedua," cerita Jimly Asshiddiqie.(*)
Partai Demokrat Versi siapa yang Sah di Mata Pemerintah? AHY atau Moeldoko?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News