GenPI.co 
“Saya tidak tahu, ya. Tapi, ini menegaskan bahwa menjadi kepala daerah itu tidak mudah, bahkan jauh lebih sulit, untuk mempertahankan kinerja bersih dibandingkan mendapatkan jabatan,” paparnya.
Menurut Refly hal itu berkaitan dengan gaji kepala daerah yang dinilainya tak masuk akal, yaitu Rp 30 juta.
“Itu sudah termasuk perjalanan dinas dan lain sebagainya. Itu kalau di total selama masa jabatan, kurang dari 3 miliar. Bayangkan, biayanya kampanyenya saja belasan miliar,” jelasnya.
Oleh sebab itu, kepala daerah pasti akan tergoda melakukan tindakan korupsi atau menyalahgunakan jabatannya untuk berbisnis.
BACA JUGA: Mengejutkan, Puan Maharani Kalahkan Ganjar dan Anies
“Jadi, sesuatu yang salah ini harus diperbaiki dari akarnya. Tidak bisa kita berdiam diri terus menerus, jadi saya heran kenapa UU Pilkada tidak mau direvisi, padahal rentan terjadi money politics,” tuturnya.
Jangan lewatkan video populer ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
.webp)
