GenPI.co 
"Pertama, di saat banyak protes pilkada 2020 karena covid-19, justru jajaran pengurus seperti mas Djarot, Hasto bahkan Mendagri memaksakan Pilkada. Kita tahu bahwa memang incumbent saat itu banyak dijabat PDIP," bebernya.
Andi Aries mengatakan alasan pemerintah tetap ingin menyelenggarakan Pilkada 2024 agar fokus menangani pandemi Covid-19 tidak sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menkeu Sri Mulyani.
"Presiden Jokowi menjamin setahun vaksin selesai, kalau selesai kan artinya 2022 dan 2023 layak pilkada. Menteri Airlangga dan SMI (Sri Mulyani Indrawati) menjamin ekonomi Indonesia tumbuh 5 hingga 6 persen tahun ini. Kalau sudah tumbuh tahun ini artinya pilkada layak 2022 dan 2023," ungkapnya.
Selain itu, Andi menyatakan penyelenggaraan Pilkada 2024 nantinya akan menghasilkan pejabat sementara (Pjs) kepala daerah.
Hal tersebut dinilai dapat dimanfaatkan oleh PDIP dan partai koalisi lain. Menurut Andi, akan terjadi politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Spekulasi lain menjegal Anies Baswedan dan menyiapkan putranya Gibran yang masih menjabat sampai 2024 untuk pilkada berbarengan," kata Andi Arief.(*)
Video viral hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
