GenPI.co 
Kedua, Dedi menilai ada harga yang harus dibayar pemerintah. Salah satunya kesiapan menyediakan pejabat sementara sepanjang 2022 sampai 2024.
Kondisi seperti itu, menjadi persoalan karena terlalu banyak definitif nantinya.
"Bagi PDIP, bisa saja sebagai upaya mendukung percepatan penyerentakan itu, meskipun ada celah politis, semisal dampak pada Anies Baswedan yang sejauh ini populer digadang akan maju ke kontestasi Pilpres 2024," beber Dedi Kurnia Syah.
"Jika, pilkada tidak terjadi di 2022. Maka, Anies tentu kehilangan panggung," imbuhnya.(*)
Simak video pilihan redaksi berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
