GenPI.co 
“Pemaksaan itu juga terjadi di sekolah lain di Padang sejak 2005. Hal itu terjadi karena keputusan Wali Kota Padang Fauzi Bahar, alasannya untuk mencegah penularan nyamuk demam berdarah,” jelasnya.
Alasan tersebut tentu sangat tidak masuk akal, Ade menambahkan, di provinsi yang dulu dikenal banyak melahirkan intelektual terkemuka itu, ternyata sudah lazim ada pemaksaan berjilbab.
Bagi Ade, kalau kewajiban itu berlaku di madrasah atau pesantren, tentu masih bisa diterima. Namun, ketika sudah merambah sekolah negeri, ini jelas menjadi persoalan serius.
“Penolakan keras dari Nadiem jelas menunjukkan kualitas dari Mas Menteri tersebut. Nadiem bahkan meminta pemda memberi sanksi tegas terhadap pembuat aturan,” katanya.
Ade menilai berjilbab merupakan keyakinan dan preferensi bagi setiap orang. Berjilbab tidak punya korelasi terhadap kualitas dan integritas.
Oleh karena itu, dia mendukung penuh sikap Nadiem Makarim dalam penolakan pemaksaan siswi berjilbab.
“Betul cara berpakaian pelajar perlu diatur, tetapi sekadar sopan dan pantas. Kewajiban berjilbab bagi peserta didik harus ditolak karena tidak sesuai dengan prinsip dan semangat pendidikan,” pungkasnya. (*)
Heboh..! Coba simak video ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
