Kemenko Polhukam Terima Banyak Laporan Soal Konflik Pertanahan

GenPI.co - Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo mengatakan, sepanjang 2020 Kementeriannya menerima laporan terkait masalah pertanahan sekitar 60 persen.

“Baik antara masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan kelompok pemodal, termasuk masyarakat dengan BUMN tertentu,” kata Sugeng dalam Peluncuran Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaharuan Agraria, Rabu (6/1/2021).

BACA JUGA: Reshuffle Kabinet, Jokowi Pertahankan Menko Polhukam Mahfud MD

Sugeng menambahkan, setiap mendapat laporan untuk menyelesaikan konflik agraria di masyarakat, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan berkas di Kementerian ATR-BPN.

Pihaknya juga tak pernah mendapatkan kesulitan untuk mengakses dokumen pertanahan di kementerian yang bersangkutan.

"Yang jelas, pada saat ada masalah yang dibawa ke Kemenko Polhukam dan saat masuk ke BPN, kami tidak kesulitan dapat data, saya nggak tahu kalau pihak lain," kata Sugeng.

BACA JUGA: Reshuffle Kabinet, Menko Polhukam Mahfud MD Out

Terkait penyelesaian konflik pertanahan, Sugeng mengaku tak pernah ingin mengambil opsi ke Pengadilan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News