GenPI.co 
"Ada tradisi untuk memberi penghargaan terhadap mereka yang melampaui batas normal. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) itu dievaluasi oleh siapa? Kan records-nya mesti diperiksa. Harusnya MK diawasi oleh shareholder. Yaitu masyarakat pengamat hukum," ungkapnya.
Menurut Rocky, jika masyarakat pengamat hukum tidak merasa penting untuk memberi penghargaan pada MK, Istana seharusnya membatalkan penghargaan itu.
Hal itu dikarenakan MK memberikan servis kepada publik jadi yang seharusnya menilai adalah publik bukan negara atau Presiden.
"LBH meminta dibatalkan karena memang ditemukan beberapa cacat moral hakim-hakim MK," pungkasnya.(*)
Heboh..! Coba simak video ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
