GenPI.co 
GenPI.co - Akademisi Rocky Gerung menilai kemarahan publik yang tengah tumpah ruah di jalanan, merupakan akumulasi kegusaran rakyat terhadap pemerintah yang kini tersalurkan karena momentum pengesahan Omnibus Law.
"Artinya gumpalan energi kemarahan publik itu tersalurkan melalui Omnibus Law, jadi Omnibus Law ini hanyalah peralatan, yang sebelumnya ada kejengkelan terhadap UU KPK dan terhadap arogansi seorang menteri yang memaki-maki petugas medis, jurnalis yang mewawancara kursi kosong," beber Rocky Gerung dalam kanal YouTube-nya (8/10).
BACA JUGA: Menteri Jokowi Ingin Cari Selamat, Luhut Pandjaitan Bongkar Ini
Rocky juga mengatakan hingga saat ini sudah banyak kepala daerah hingga DPRD yang mulai menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law, salah satunya yakni Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Pengamat politik itu juga menyesalkan sikap pemimpin negara yang berusaha menyelesaikan UU Cipta Kerja secepat mungkin, tetapi tidak bertanggung jawab.
Menurutnya ketidak hadiran Presiden Jokowi di Istana membuat para menterinya berusaha menghindar untuk membahas masalah terkait Omnibus Law.
BACA JUGA: Rekam Jejak Jenderal Andika Perkasa Ternyata Ngeri Banget!
"Sekarang setelah UU ini ditetapkan, presiden kabur, padahal presiden yang mesti menjaga momentum ini, karena dia yang memaksakan ini. Sekarang menteri-menteri berupaya untuk mengelak, sekadar menerangkan bagian dia, padahal ini satu paket namanya Omnibus Law, seluruh menteri bertanggung jawab secara keseluruhan isi UU itu," tegasnya.
Mantan dosen Universitas Indonesia itu juga menilai menteri kabinet Jokowi takut terhadap pers dan tidak paham isi keseluruhan UU Cipta Kerja tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
