PSU di 24 Daerah, KPU RI: Butuh Anggaran Lebih dari Rp 486 Miliar

GenPI.co - KPU RI menyebut pemungutan suara ulang di 24 daerah atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menelan anggaran Rp 486.383.829.417.

Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin mengatakan ada 26 daerah yang gugatannya dikabulkan MK. Sebanyak 24 di antaranya harus menggelar PSU.

Dari 24 daerah yang menggelar PSU itu, ada beberapa yang tidak butuh anggaran tambahan. Sebab ketersediaan dananya masih cukup.

BACA JUGA:  Kader Gerindra Minta DKPP Pecat Semua Anggota KPU RI Buntut PSU di Pilkada Kukar

“Ada enam satuan kerja KPU yang tidak perlu tambahan anggaran. Karena masih ada sisa NHPD Pilkada 2024,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (27/2).

Afifuddin menyampaikan ada 19 satuan kerja KPU yang ada kekurangan anggaran dengan total Rp 373.718.5824.965.

BACA JUGA:  MK Putuskan PSU Pilkada di 24 Daerah, PKB: Kerja KPU Tidak Profesional

Lalu ada satu satuan kerja KPU yakni Kabupaten Jayapura yang tidak perlu biaya. Sebab gugatan yang dikabulkan bersifat administratif.

Dia mengungkapkan untuk kebutuhan tambahan anggaran PSU pun berbeda-beda. Sebab ada yang pemungutan suara ulang di seluruh TPS dan ada yang sebagian saja.

BACA JUGA:  PPP Optimistis Jagoannya Bisa Menang dalam PSU di Pilkada Tasikmalaya

Afif menyebut pihaknya telah menggelar rapat pleno seusai adanya putusan Mahkamah Konstitusi. KPU pun akan membuat kebijakan untuk membentu badan adhoc untuk PSU.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News