GenPI.co 
GenPI.co - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku tak memiliki program 100 hari, tetapi adanya program emergency condition untuk 5 tahun ke depan.
"Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition (keadaan darurat) untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama 5 tahun kalau dipertahankan," ujar Pigai, dikutip Jumat (1/11).
Pigai membeberkan dia fokus pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih.
BACA JUGA: Bakal Dipakai Mobil Dinas Menteri, Pindad Ditarget Produksi 5.000 Unit Maung dalam 100 Hari
"Andaikan saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf maka saya sudah selesai (dalam) tujuh hari,” ungkap dia.
Pigai membeberkan setelah menjadi Menteri HAM, dia menyusun organisasi, bukan mendengarkan masukan dari staf pada rapat perdana.
BACA JUGA: Menteri PKP Tegaskan Rusun Pasar Rumput Prioritas untuk Guru dan Anggota TNI/Polri Gaji Rendah
"Saya langsung pimpin, langsung bikin. Rancangan yang mereka (Kementerian HAM) siapkan, langsung saya susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi, masukan ke atas," tutur Pigai.
Pigai memperkirakan Kementerian HAM akan melaksanakan pelantikan untuk struktur baru pada Senin (4/11) atau Selasa (5/11) pekan depan.
BACA JUGA: Jadi Kendaraan Operasional Menteri hingga Pejabat Eselon 1, Pindah Siap Produksi Maung
Maka dari itu, pihaknya menegaskan Kementerian HAM tidak memiliki program 100 hari.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
