
Sebelumnya, Rektor IPDN Dr. Drs. Hadi Prabowo juga memiliki pandangan yang sama dengan Hasyim terkait pemilu lima tahun sekali.
Hadi berharap, dari seminarnya itu diharapkan mampu menyatukan persepsi dan meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemilu.
Karena menurutnya keberhasilan pemilu tidak hanya ada di tangan penyelenggara dan peserta pemilu saja tapi juga harus mendapat dukungan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, organisasi masyarakat, media massa dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
BACA JUGA: Jelang Pemilu 2024, KPU Pantau Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia
"Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, harus mendukung penuh penyelenggaraan pemilu yang merupakan amanah dan tercantum dalam kalender konstitusi, yang tidak mungkin ditunda atau dimundurkan. Oleh karena itulah saya mengundang narasumber yang kompeten untuk dapat memberikan pemahaman dan informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu kepada seluruh civitas akademika dan praja IPDN, khususnya serta masyarakat Indonesia, dan pada umumnya yang menyaksikan kegiatan ini secara daring," ujar Hadi.
Hadi meyakini bahwa pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana untuk dapat mewujudkan pimpinan nasional dan perwakilan politik yang mendapat legitimasi kuat dari rakyat.
BACA JUGA: Mahyudin DPD: Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Merusak Tata Negara
“Dua lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu telah melakukan tahapan penyelenggaraan pemilu. KPU saat ini telah melaksanakan tahapan pertama yakni mendapat DP 4 pada tanggal 14 desember 2022 dari Kemendagri, dan hasilnya dinyatakan pemilih pemilu sebanyak 204.656.053 pemilih yang terdiri atas 102.186.591 pemilih laki-laki dan 102.474.462 pemilih perempuan,” tutur Hadi.
Bahtiar selaku Direktur Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri yang tamu dari seminar tersebut juga menegaskan bahwa dirinya tidak ada terbesit pemikiran mengenai penundaan pemilu.
BACA JUGA: Benarkah Mahfud MD Intervensi Loloskan Parpol Tertentu? Ketua KPU Beber ini
"Tidak ada pemikiran tunda pemilu. Secara konstitusi pemerintah tidak pernah berpikir akan menunda pemilu. Saya pastikan, kami akan melawan oknum-oknum yang melawan konsitusi," tegas Bahtiar.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News