
GenPI.co - Menjelang pemilu serentak 2024 yang semakin mendekat, tak pelak membuat situasi memanas akibat pernyataan oknum pejabat negara/ pemerintah yang membuat gaduh di tengah masyarakat Indonesia.
Samuel F. Silaen Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) menilai, kebebasan berpendapat seringkali disalah artikan oleh pejabat publik atau negara/ pemerintah.
“Kurangnya etika profesi dan tanggungjawab moral pejabat negara, membuat banyak orang ikut- ikutan memperburuk keadaan situasi bernegara. Inilah yang membuat negara seperti dalam situasi gonjang- ganjing, " ungkap Samuel dalam keterangannnya di Jakarta (16/12).
BACA JUGA: Narasi Jokowi Dukung Prabowo, Pengamat: Guyonan Serius!
Etika profesi dan tanggungjawab moral pejabat negara, lanjutnya, seperti seakan semaunya lantaran kerap dipertontonkan oleh oknum pejabat negara yang terkesan arogan dan aji mumpung.
Menurut mantan fungsionaris DPP KNPI itu, sudah sepantasnya pejabat publik atau negara tak sembarang berucap atau berujar yang menyinggung perasaan publik.
BACA JUGA: Narasi Politik Identitas Akan Menghiasi Pilpres 2024, Kata Pengamat
“Apakah seburuk itu sikap dan perilaku para pejabat negara saat ini? Acap kali pernyataan oknum pejabat membuat situasi nasional gaduh," jelas Silaen.
Dia menerangkan, era reformasi yang diimpikan banyak orang sewaktu di bawah kekuasaan era orde baru lalu ditumbangkan, dengan satu alasan agar hidup akan menjadi lebih baik.
BACA JUGA: Pengamat: Narasi Politik Identitas Ade Armando Merusak Kebangsaan
Namun, ternyata tidak menjadi kenyataan kecuali makin aneh-aneh saja perilaku pejabat negara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News