
GenPI.co - Peneliti KoDe Inisiatif Ihsan Maulana menuturkan potensi penjabat (pj) kepala daerah dan DPRD tidak harmonis sangat mungkin terjadi.
Sebab, menurutnya, kepala daerah yang terpilih secara definitif saja terkadang masih sering tidak harmonis dengan DPRD.
Oleh karena itu, Ihsan menyarankan para penjabat mesti punya strategi untuk mengatasi hal tersebut.
BACA JUGA: Perwira TNI-Polri Jadi Pj Kepala Daerah, Pengamat: Kemunduran
"Semua dikembalikan komunikasi politik yang dibangun penjabat baik atau tidak?" ucap Ihsan kepada GenPI.co, Jumat (1/7).
Di sisi lain, kata Ihsan, Kemendagri tampaknya sudah memikirkan potensi ketidakharmonisan tersebut.
BACA JUGA: Reformasi Era Jokowi Mundur, Penunjukan PJ Kepala Daerah Ngawur
Menurutnya, hal itu berkaca dari langkah Kemendagri yang mengajak DPRD ikut mengusulkan nama penjabat kepala daerah.
"Ya, itu jadi ruang meminimalisir terjadinya konflik," kata dia.
BACA JUGA: ASN Eselon I Bisa Jadi PJ Kepala Daerah, Kata Komisi II DPR
Sebab, Ihsan mengatakan DPRD seolah diajak dan punya peran dalam memilih penjabat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News