GenPI.co 
“Soal belanja kepala daerah misalnya, tentu akan sulit dikontrol. Sebab, mereka memiliki otonomi, walaupun APBD tetap dievaluasi, terutama kegiatan impor,” paparnya.
Oleh karena itu, Refly menyarankan agar Jokowi melakukan kontrol langsung lewat kementerian/lembaga.
“Lakukan itu dengan sistem reward and punishment. Kalau memang ditemukan angka impornya lebih tinggi daripada belanja produk lokal, berhentikan saja menteri atau pimpinan lembaganya,” tuturnya.
BACA JUGA: Cak Imin Bukan Kandidat Capres Serius di 2024, Kata Refly Harun
Menurut Refly, tanpa sistem reward and punishment, menteri dan pimpinan lembaga yang yakin tak akan dicopot atau di-reshuffle, bakal cuek saja.
“Presiden Jokowi marah 1000 kali pun, dia santai saja,” katanya.(*)
BACA JUGA: Eksistensi Ganjar Penting di Pilpres 2024, Kata Refly Harun
Simak video pilihan redaksi berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
