Bisnis Luhut Dinilai Menjauhkan Indonesia dari Good Governance

GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai bahwa jaringan bisnis Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjauhkan Indonesia dari good governance.

Menurut Refly, jaringan bisnis Luhut yang dikelola saat menjabat sebagai pejabat publik berpotensi menjauhkan Indonesia dari praktik good governance.

Pasalnya, salah satu ciri negara yang bisa makmur adalah adanya good and clean governance.

BACA JUGA:  Luhut Sebarkan Berita Bohong soal Big Data, Kata Refly Harun

“Kalau modal dilarikan ke luar negeri, sesungguhkan kita mencemplungkan diri ke bentuk negara yang tak terbuka,” ujarnya dilansir dari kanal YouTube Refly Harun, Jumat (15/4).

Refly mengatakan bahwa negara tak terbuka memiliki pejabat negara yang berpotensi menyalahgunakan jabatan.

BACA JUGA:  PDIP Tak Suka Luhut Sejak 2014, Refly Harun Beber Buktinya

“Mereka menggunakan jabatannya untuk berbisnis dan meningkatkan keuntungan perusahaan di tengah lipatan kekuasaan,” katanya.

Lebih lanjut, Refly menegaskan bahwa apa yang dia sampaikan tak terbatas pada satu nama menteri saja.

BACA JUGA:  Refly Harun Minta Luhut Menyerah Soal Big Data Jokowi 3 Periode

“Ini tak hanya kepada sosok menteri tertentu, tetapi untuk semuanya, bahkan untuk Presiden Jokowi sekali pun,” tuturnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News