GenPI.co 
GenPI.co - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, ada potensi besar korupsi terkait bantuan langsung tunai alias BLT minyak goreng.
Seperti diketahui, pemerintah berencana mengeluarkan BLT minyak goreng senilai Rp 300 ribu kepada masyarakat miskin.
Said mengimbau agar masyarakat tidak menerima BLT tersebut karena sumber korupsi.
BACA JUGA: BLT Minyak Goreng Kenapa Bentuknya Uang Tunai? Ini Alasannya
"BLT minyak goreng hanya sumber korupsi. Itu semua kasus-kasus yang ada di KPK karena BLT dan bansos," ujar Said di Jakarta Timur, Selasa (12/4)
BLT minyak goreng kata Said berpotensi besar menjadi ladang bagi para pejabat yang tidak bertanggung jawab.
BACA JUGA: Kemensos Optimistis Penerima BLT Minyak Goreng Bisa Tepat Sasaran
Said mengatakan, anggaran sebesar Rp 6,9 triliun seharusnya bisa digunakan pemerintah untuk memberi subsidi minyak goreng.
"Jadi, bukan hanya untuk minyak goreng curah, melainkan minyak goreng kemasan meski belakangan terbukti gagal," jelasnya.
BACA JUGA: BLT Minyak Goreng Cair, Bakal Dikirim Melalui PT Pos Indonesia
Said menegaskan bahwa pihaknya jelas menolak keras BLT minyak goreng karena bukan solusi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
