GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto menilai partai politik di tingkat legislatif tidak pernah mendengar keluhan rakyat.
Oleh sebab itu, dirinya mewajarkan adnaya krisis kepercayaan publik terhadap partai politik yang established saat ini.
“Banyak elemen masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dan tidak sama sekali didengar aspirasinya,” ujar Satyo kepada GenPI.co, Rabu (6/4).
BACA JUGA: Duh, 15 Ribu Pejabat Belum Melaporkan Harta Kekayaan
Dirinya lantas memberikan beberapa contoh undang-undang yang dibuat DPR tanpa melibatkan aspirasi masyarakat.
Beberapa di antaranya, yakni UU KPK, UU pendidikan, UU KUHAP, revisi UU Minerba, pengesahan UU Ciptakerja, dan pengesahan UU IKN.
BACA JUGA: Aplikasi Pintu Sediakan 50 pilihan token investasi
“Padahal, undang-undang tersebut sangat sensitif,” kata dia.
Bahkan, menurut Satyo, ketidakpercayaan masyarakat juga diperparah dengan langkah-langkah partai politik yang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat.
BACA JUGA: Kabar Gembira Buat PNS, Dijamin Senang
“Masyarakat menilai tidak pernah diperjuangkan kepentingan dan aspirasinya,” tuturnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
