
GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun membeberkan kelemahan kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Refly, kelemahan subsidi selalu terkait apakah bantuan tersebut tepat sasaran atau tidak.
“Apakah kita juga telah memiliki bank data yang baik atau tidak?,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa (5/4).
BACA JUGA: Pengamat Bongkar Tujuan BLT Minyak Goreng, Mafia Disebut
Refly mengaku prihatin bahwa kenaikan harga minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM) Pertamax terjadi menjelang Ramadan.
Menurutnya, kenaikan banyak barang pokok dan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan itu “kebangetan”.
BACA JUGA: BLT Minyak Goreng, Pakar Komunikasi Politik: Sungguh Ironis
“Kenaikan ini lalu menjadi persoalan, apalagi jurus BLT Jokowi itu dulu sudah sempat dikritik,” ungkapnya.
Advokat itu mengatakan jika BLT digunakan sebagai kompensasi, dapat atau tidaknya masyarakat juga bisa tergantung nasib.
BACA JUGA: BLT Minyak Goreng Rp 300 Ribu, Ahli Ekonomi: Kegagalan Pemerintah
“Jadi, yang lebih jelasnya itu seharusnya harga di pasarannya itu terjangkau dan stoknya tersedia,” katanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News