
GenPI.co - Akademisi politik Rochendi berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di tahun baru ini bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbeda pendapat.
Pasalnya, jika perbedaan pendapat tidak diterima, maka dapat menimbulkan konflik horizontal dan vertikal di dalam masyarakat.
“Selama ini masyarakat yang suaranya berbeda dengan pemerintah dibungkam. Hal itu tentu membuat masyarakat kecewa dan bisa menimbulkan konflik,” ujarnya kepada GenPI.co, Sabtu (1/1).
BACA JUGA: Kritisi Jokowi Soal Demokrasi, Fadli Zon Sentil Kasus BEM UI
Menurut Rochendi, agar konflik tak sampai terjadi, perlu ada konsensus yang diciptakan antara pemerintah dan masyarakat.
“Jika masyarakat diharuskan menerima produk kebijakan pemerintah, pemerintah harus terima kritik dari masyarakat terhadap produk kebijakan itu,” ungkapnya.
BACA JUGA: Nyanyian Maut Novel Bamukmin, Tuntut Ini ke Presiden Jokowi
Konsensus dianggap menjadi satu-satunya cara menyelesaikan masalah antara pemerintah dan masyarakat selama ini.
Namun, jika konsensus dilakukan, para pejabat publik mungkin akan merasa kehilangan kekuasaan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka.
BACA JUGA: Mendadak Fadli Zon Beri Catatan Hitam untuk Pemerintah Jokowi
“Partai politik di parlemen tentu akan merasa kalah dalam perumusan kebijakan dan mereka mungkin tak bisa jadi pemenang lagi di pemilu selanjutnya,” beber Rochendi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News