GenPI.co 
GenPI.co - Akademisi politik Rochendi mengatakan bahwa ambang batas presiden (presidential threshold) 20 persen menimbulkan perselingkuhan di dalam hubungan partai politik dengan masyarakat.
Menurut Rochendi, presidential threshold sangat merugikan masyarakat karena telah menciptakan pemerintahan oligarkis.
Rochendi menilai, pemerintahan oligarkis membuat pembangunan yang dilakukan oleh negara tak dirasakan masyarakat luas dan hanya mewariskan utang besar kepada rakyat.
BACA JUGA: Gonjang-ganjing Presidential Threshold, Tony Rosyid Buka Suara
“Gerakan pemerintah yang tidak transparan meninggalkan beban yang berat, terutama soal utang. Sebab, para elite politik yang oligarkis tentu tak memikirkan kepentingan rakyat,” ujarnya kepada GenPI.co, Selasa (21/12).
Menurut Rochendi, hal tersebut kerap luput menjadi isu utama di masyarakat. Sebab, media arus utama jarang mengangkat hal itu.
BACA JUGA: Syarat Utama Capres Potensial 2024, Siapa Kandidatnya?
Maka, gugatan presidential threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sudah tepat.
“Para penggiat demokrasi dan masyarakat terus mengutarakan keresahannya dan gugatan ini adalah salah satu cara menghidupkan kembali demokrasi di Indonesia,” ungkapnya.
BACA JUGA: Jalan Mulus Sandiaga Uno Maju Capres Pindah Partai
Lebih lanjut, Rochendi menilai, para partai politik melakukan perselingkuhan dengan para oligarki.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
