Pakar Hukum Tata Negara Minta Pemerintah Ganti PP 5 Tahun 2021

Pemerintah diminta segera mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

17 Desember 2021 17:40 17 Desember 2021 17:40
Redaktur: Irwina Istiqomah
Reporter: Pulina Nityakanti Pramesi

Pakar Hukum Tata Negara Minta Pemerintah Ganti PP 5 Tahun 2021 - GenPI.co

Pakar hukum tata negara STHI Jentera Bivitri Susanti. (Tangkapan layar “Dialog Temuan Awal Kajian Komnas Perempuan tentang Dampak UU Cipta Kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia”, Jumat (17/12)).

Seperti diketahui, MK telah memutuskan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional bersyarat.

Artinya, UU Cipta Kerja sudah tak memiliki daya ikat lagi sebagai produk hukum sampai batas waktu perbaikan selama dua tahun.

Dalam putusannya, MK juga meminta agar pemerintah tak menerbitkan peraturan baru yang terkait dengan UU Cipta Kerja sampai hasil revisi disetujui. (*)