
GenPI.co - Mayoritas masyarakat asal Jawa menyatakan tidak setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat tiga periode lewat amendemen UUD 1945.
Hal itu diketahui berdasarkan survei nasional yang dirilis oleh Lembaga Development Technology Strategy (DTS).
"Sebesar 62,5 persen masyarakat Jawa tak setuju Jokowi tiga periode," ujar Direktur Eksekutif DTS Ainul Huda dalam konferensi pers virtual, Minggu (14/11).
BACA JUGA: Elektabilitas Puan Maharani Tak Mampu Kejar Ganjar Pranowo
Huda mengatakan, masyarakat Jawa yang setuju Jokowi menjabat sebagai presiden tiga periode sebesar 28,1 persen.
Sementara itu, 9,4 persen masyarakat Jawa menjawab tidak tahu/tidak menjawab.
BACA JUGA: Jika Jokowi Maju di Pilpres 2024, Rakyat Tak Akan Memilih
"Secara perundangan sampai saat ini itu tidak diperbolehkan, tetapi kami meminta pendapat masyarakat terhadap tiga periode," kata Huda.
Adapun survei nasional DTS tersebut dilakukan awal Oktober 2021.
BACA JUGA: Ini Bahaya Dominasi Kekuatan Oligarki dalam Pemerintahan
Penelitian dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 2046 responden.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News