GenPI.co 
GenPI.co - Ada kado pahit yang disebut datang dari Presiden Jokowi. Semua dibuka apa adanya. Perlemahan hukum tindak pidana korupsi dituding jadi penyebabnya.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul angkat suara terkait langkah Mahkamah Agung yang mencabut PP Nomor 99 Tahun 2012.
Seperti diketahui, peraturan pemerintah tersebut terkaif Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
BACA JUGA: Jabatan Panglima TNI Tidak Dirotasi, Presiden Jokowi Keliru
“Semangat reformasi, kan, jelas bebas dari KKN. Akan tetapi, memang dalam bidang hukum banyak kekurangan dari rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini,” ujar Adib kepada GenPI.co, Jumat (5/11).
Dirinya lantas menilai salah satu hal yang membuat perlemahan terhadap KKN tersebut yakni pencabutan PP nomor 90 tersebut.
BACA JUGA: Cenderung Ditinggal Koalisi, Jokowi Gaet Kapolri dan Panglima TNI
“Terpidana korupsi itu bisa mendapatkan remisi. Padahal, amanat reformasi jelas, koruptor adalah kejahatan manusia,” katanya.
Oleh sebab itu, menurut Adib, harusnya hukuman koruptor itu berat. Dirinya juga menyentil para pejabat dan poltiisi yang hendak memiskinkan koruptor.
BACA JUGA: Telak Pol! Pengamat Sebut Presiden Jokowi Berpikiran Pendek
“Sebenarnya mereka itu cuma wacana saja. Lagipula eksekutif harusnya bisa mengawasi. Jadi penegakkan hukum itu harusnya bisa dikolaborasikan dengan eksekutif,” ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
