MA Cabut PP Nomor 99 Tahun 2012, Begini Kata LSAK

Ahmad pun mengusulkan perubahan atas Undang-undang 12 tahun 1995 harus tetap menguatkan syarat-syarat yang ketat dalam pemberian remisi pada koruptor.

"Harus ada peraturan yang komprehensif agar pemberian remisi tidak menjadi komoditi transaksional," kata Ahmad. (*)

Video heboh hari ini:

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News