
GenPI.co - Pakar komunikasi dan politik Emrus Sihombing angkat bicara terkait maraknya Kepala Daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Memprihatinkan di tengah menghadapi berbagai masalah akibat pandemi Covid-19," ujar Emrus kepada GenPI.co, Rabu (20/10/2021).
Emrus menjelaskan, penangkapan tersebut membuktikan bahwa ada yang salah dari sistem politik pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia.
BACA JUGA: Ini Dia Kronologi KPK dalam OTT Bupati Kuansing Riau
Salah satunya, yakni sistem rekrutmen bakal calon (balon) dan politik panggung belakang terkait pilkada.
"Untuk itu, sudah urgen dilakukan pengkajian dan evaluasi secara komprehensif terhadap sistem politik pilkada untuk melahirkan solusi," kata Emrus.
BACA JUGA: KPK Sebut Integrasi Data Bisa Jadi Kunci Pemberantasan Korupsi
Hal itu penting untuk dilakukan agar pelaksanaan pilkada lebih baik ke depan, pada tahun 2024 mendatang.
Sebelumnya, KPK baru saja mengamankan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra dalam OTT di Provinsi Riau.
BACA JUGA: Terjaring OTT KPK, Sebegini Harta Kekayaan Bupati Kuansing
"Di antaranya benar, Bupati Kuansing, ajudan, dan beberapa pihak swasta," terang Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (19/10/2021) kemarin.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News