
Menurutnya, ada hal yang bisa menampik anggapan dan dugaan adanya kepanjangan tangan kekuasaan tersebut. Salah satu caranya yakni bersikap terbuka dan trasnsparan.
“Sebaliknya, kalau tidak mnegedepankan itu semua, saya kira akan memberikan stigma bahwa orang-orang KPU sudah di-setting sejak awal. Ini yang saya kira akan mengalami kemunduran,” ujar Adib Miftahul.
Menurutnya, dampak positif akan diterima oleh tanah air juka pemilu diatur oleh orang yang benar-benar kompeten, akuntabel, dan transparan.
“Saya kira tidak akan ada penolakan dari publik dalam proses seleksinya. Karena hal ini seharusnya betul-betul diawasi publik,” katanya.
Terakhir, dirinya menegaskan bahwa kepanjangan tangan akan melemahkan demokrasi.
“Gembar-gembor untuk mebawa marwah demokrasi adil saya kira tidk akan pernah tercapai,” tandasnya. (*)
Simak video pilihan redaksi berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News