GenPI.co 
Menurut Kunto, cara publik memberikan suaranya tersebut akan memberikan kerugian berdampak panjang.
Salah satunya adalah membuat masyarakat memilih berdasarkan intuisi, bukan visi misi partai.
"Jadi, para pemilih cenderung melihat tanda dan asal. Tidak mengkaji program dan visi misinya," katanya.
BACA JUGA: Menantu Amien Rais Sesumbar, Partai Ummat Masuk 5 Besar
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengakui bahwa makin banyak partai berarti demokrasi kianmaju.
"Akan tetapi, saya juga lihat bahwa demokrasi masih dimaknai tidak bisa menekan ego atas nama kepentingan kelompok,” ujar Adib.
BACA JUGA: Jarak Antara Pilpres dan Pileg dengan Pilkada 2024 Cukup 6 Bulan
Oleh karena itu, menurut Adib, makin banyak partai politik justru membuat kubu-kubu dari partai semakin banyak. Bahkan, dirinya juga menilai perkubuan tersebut tak jarang menimbulkan polarisasi.
“Polarisasi yang begitu tinggi juga merupakan tanda dari mundurnya demokrasi, kita ingat 2014 dan 2019, polarisasi hingga kini masih terjadi,” ujarnya.
BACA JUGA: Bukan Prabowo atau Puan, Tokoh Besar Ini Muncul Kuat di Pilpres
Bahkan, Adib juga menilai elite partai politik masih memaknai politik yang berlabel demokrasi hanya untuk mendukung kepentingan-kepentingan kelompok.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
