
“PPHN membuat pemerintahan tidak dinamis dan pemerintahan selanjutnya jadi tak bisa berimprovisasi,” katanya.
Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan untuk mengundurkan jadwal Pilpres dan Pileg 2024 dari Februari menjadi April atau Mei.
Sementara itu, wacana amendemen UUD 1945 dicetuskan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo pada Rapat Tahunan MPR, Senin (16/8).
BACA JUGA: PDIP Tolak Amendemen, Penasihat JokPro Ngotot Masih Bisa Lanjut
Jangan lewatkan video populer ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News