GenPI.co 
GenPI.co - Pengamat politik Tony Rosyid menentang keras dengan adanya isu perpanjangan jabatan Presiden Jokowi yang mencuat.
Tony menjelaskan, usulan itu kurang tepat, cenderung mengada-ada, dan publik menganggap tidak masuk akal.
Pasalnya, pandemi sudah melandai, kehidupan berangsur normal.
BACA JUGA: Minum Soda Saat Vaksinasi Covid-19 Berbahaya, Benarkah?
"Untuk hal ini, kami perlu apresiasi kinerja pemerintah yang terus mengupayakan vaksinasi sebagai satu-satunya cara yang terbukti paling efektif menghentikan laju covid," katanya kepada GenPI.co, Jumat (3/8).
Dia menjelaskan, di seluruh dunia tidak ada negara yang menjadikan covid-19 untuk memperpanjang masa jabatan pejabat tingginya, termasuk presiden/DPR/DPD.
BACA JUGA: Balai Kota Yogyakarta Ditetapkan Kawasan Wajib Vaksin Covid-19
"Sebagian negara mengkudeta pemimpinnya karena dianggap gagal menangani covid-19. Kalau ada pihak-pihak yang berupaya memperpanjang masa jabatan presiden/DPR/DPD karena covid, itu sama saja menganggap pemerintah gagal menangani covid-19," ucapnya.
Menurutnya, kalau masa jabatan presiden/DPR/DPD diperpanjang, kenapa masa jabatan kepala daerah tidak diperpanjang? Kenapa harus Plt? Ini jadi pertanyaan publik.
BACA JUGA: Kasus Covid-19 Harian di Bali Turun Signifikan, Ini Penyebabnya
"Mengubah konstitusi bukan karena masalah yang betul-betul darurat, apalagi diduga bersifat politis untuk kepentingan-kepentingan elite," katanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
