GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto memberi tanggapan terkait masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi Presiden Joko Widood (Jokowi)
Dirinya lantas menduga adanya penawaran menarik dari pihak istana untuk PAN. Sebab, dirinya merasa bahwa tidak ada urgensi pelebaran koalisi .
“Tentu ada alasan lain mengapa istana mengundang PAN, mungkin saja menawarkan beberapa kursi di kabinet,” ujar Satyo kepda GenPI.co, Sabtu (28/8).
BACA JUGA: PAN Gabung Koalisi, Nadiem Makarim Bisa Terpental
Menurutnya, hal tersebut sangat mungkin jika ada kebutuhan untuk menyukseskan Pemilu 2024.
“Yang tidak kalah penting agenda sebelum 2024 adalah rencana MPR untuk amandemen UUD 1945 khususnya terkait agenda PPHN wacana mengaktifkan kembali GBHN diera milenial,” katanya.
BACA JUGA: Kunci Kemenangan Anies Baswedan di Pilpres Ada di Sini
Oleh sebab itu, menurut Satyo, masyarakat patut curiga ada niat pemerintah untuk amendemen konstitusi.
“Saya khawatirkan menjadi bola liar dan akan banyak UU lain yang akan diamendemen pula, maybe yes, maybe no,” tandasnya.
BACA JUGA: Dokter Boyke Bongkar Titik Kelemahan Wanita, Bisa Kelepek-kelepek
Di sisi lain, Ahli hukum tata negara Refly Harun membeberkan skenario terburuk setelah bergabungnya PAN ke kolam istana.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
