GenPI.co 
GenPI.co - Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut mantan Menteri Sosial Juliari Batubara 11 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Menurut Jaksa penuntut umum KPK, Ikhsan Fernandi mengatakan Juliari Batubara dinilai terbukti menerima suap Rp 32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako Covid-19.
Ikhsan Fernandi menjelaskan menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) menyatakan terdakwa Juliari Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
BACA JUGA: Babak Baru Kasus Suap Bansos, Penasihat Hukum Juliari Minta Ini
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Ikhsan Fernandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Tuntutan tersebut berdasarkan dakwaan pertama yaitu pasal 12 huruf b jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
BACA JUGA: Terbongkar! Juliari Kirim Uang Bansos untuk Dana Pilkada
JPU KPK juga meminta agar Juliari juga dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti.
"Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 14.557.450.000 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap," ujar jaksa Ikhsan.
BACA JUGA: Kuasa Hukum Juliari Temukan Hal Aneh di Sidang Suap Bansos
Bila Juliari tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Juliar akan disita oleh jaksa dan dilelang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
