
Keempat, koordinasi pusat dengan kepala daerah perlu dilakukan lebih intensif.
Dengan begitu, ujarnya, pelaksanaan PPKM Darurat dapat berjalan sesuai tujuan.
Sebagai koordinator, Jamiluddin menyarankan supaya Luhut jangan terlalu banyak menggunakan kata perintah.
BACA JUGA: Ramalan Menko Luhut Bikin Dag-Dig-Dug, Semoga Salah!
Karena, saat ini eranya otonomi daerah sehingga gubernur, bupati dan wali kota bukan bawahan Luhut.
"Luhut tak berhak perintah apalagi mengancam akan memecat pimpinan daerah bila tidak melaksanakan PPKM Darurat," beber Jamiluddin. (*/JPNN)
BACA JUGA: Luhut Tegas, Mafia Obat Bakal Disikat Nggak Dikasih Ampun
Heboh..! Coba simak video ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News