GenPI.co 
GenPI.co - Geliat pergantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto makin ramai diperbincangkan di publik seiring memasuki masa pensiun pada bulan November tahun 2021.
Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Komunikasi Joko Widodo, Fadjroel Rachman, menjelaskan Presiden Joko Widodo mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa pun Panglima TNI baru pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Kita tunggu saja, pasti dipilih yang terbaik," jelas Fadjroel Rachman dalam keterangannya, Jumat (18/6).
BACA JUGA: Instruksi AHY Bikin Kaget, Seret Presiden Jokowi
Sementara itu, Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta Presiden Jokowi memilih calon panglima TNI dengan rekam jejak bebas dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.
"Kami menilai, calon Panglima TNI yang baru juga harus memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM," jelas Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis yang diterima GenPI.co di Jakarta, Rabu (23/6).
BACA JUGA: Mabes Polri Buka-bukaan: 2 Tersangka Penembak Laskar FPI Akhirnya
Menurut Gufron Mabruri, presiden perlu mempertimbangkan rekam jejak, prestasi, serta komitmen terhadap reformasi TNI setiap kandidat.
Bahkan, Jokowi perlu menghindari pertimbangan-pertimbangan yang bersifat politis karena akan berdampak pada konsolidasi dan profesionalisme TNI.
Aktivis HAM ini berharap presiden harus memastikan bahwa Panglima TNI yang baru terbebas dari catatan pelanggaran HAM serta tidak punya potensi menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
