GenPI.co 
"Mereka yang berbohong soal kuota haji wajib diadili dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana," tuturnya.(*)
Simak video berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
2 Pakar Hukum Bongkar Masalah Ibadah Haji 2021 Batal, Ternyata...
2 Pakar Hukum ini membongkar masalah Ibadah Haji 2021 yang dibatalkan pemerintah, wow ternyata...
Analisis Pertarungan Puan & Ganjar Jadi Capres PDIP, Sengit!
Refly Harun: Tujuan Negara Itu Melindungi Rakyat, Bukan Presiden
Aspirasi Purnawirawan TNI Perlu Disikapi Serius, Kecuali soal Pemakzulan Wapres
Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai usul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres RI tidak memenuhi unsur dalam UU.