
“Satu-satunya alat untuk berpikir ulang adalah dengan mencabut revisi UU KPK. Jadi, sudah tak ada lagi cara lain," jelasnya.
Rocky menyatakan bahwa pertimbangan itu justru memperlihatkan bahwa para penguasa bahkan tidak mampu memelihara jalur paling sederhana dalam berdemokrasi, yaitu beradu argumen.
BACA JUGA: Politisi PKS Bela Rizieq, KY dan Komnas HAM Langsung Disemprot
Akademisi itu lalu menghubungkan pernyataan Jokowi tersebut dengan peretasan yang terjadi pada konferensi pers Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan delapan mantan pimpinan KPK, Senin (17/5/2021) lalu.
“Membatalkan opini dengan mengunci akun-akun kritis itu menandakan bahwa nggak ada orang yang berpikir di istana. Sebab, hanya orang yang nggak berpikir yang mampu mengunci alat-alat berpikir,” tutur Rocky.(*)
Jangan lewatkan video populer ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News