
Sebelas orang itu termasuk panglima militer Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta, dan sebelumnya memimpin tindakan brutal brutal tahun 2017 terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine.
UE sudah memiliki embargo senjata terhadap Myanmar dan telah membatasi beberapa pejabat militer senior sejak 2018.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menyatakan bahwa penindasan militer telah mencapai tingkat yang tak tertahankan.
"Langkah-langkah yang lebih kuat diharapkan segera setelah blok tersebut bergerak untuk membidik konglomerat yang dijalankan oleh militer," kata diplomat UE itu, seperti dilansir ari Reuters, Selasa (23/3/2021).
Menyambut sanksi terbaru, Global Witness nirlaba mendesak UE untuk melangkah lebih jauh.
Sementara, Washington telah memberi sanksi kepada Min Aung Hlaing dan pada hari Senin memperluas daftarnya, menambahkan Than Hlaing dan perwira militer Aung Soe, serta dua divisi Angkatan Darat Burma, Infanteri Ringan ke-33 dan Infanteri Ringan ke-77.
Sedangkan, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menerangkan anggota Divisi 33 telah melepaskan tembakan langsung ke kerumunan di Mandalay. Kedua unit tersebut adalah bagian dari strategi sistemik yang direncanakan oleh pasukan keamanan untuk meningkatkan penggunaan kekuatan mematikan.
BACA JUGA: PBB Turun Tangan, Skema Mautnya Bikin Militer Myanmar Jumpalitan
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News