
Lebih lanjut, kata dia bahwa pasukan tak boleh berusaha mengesampingkan keinginan rakyat atau mencoba menghapus hasil Pemilu yang kredibel.
"AS akan membela demokrasi di mana pun ia diserang," ujar Biden dalam pernyataannya, seperti dilansir dari BBC.
Senada dengan Biden, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut langkah tentara sebagai pukulan serius bagi reformasi demokrasi. Dewan Keamanan PBB juga bersiap untuk melakukan rapat darurat.
Sementara, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengutuk kudeta dan pemenjaraan Aung San Suu Kyi yang tak berdasar hukum. Kecaman serupa juga dinyatakan oleh para pemimpin Uni Eropa lainnya.
China juga meminta semua pihak di negara itu untuk menyelesaikan perbedaan. Di sisi lain, sejumlah kekuatan regional, termasuk Kamboja, Thailand, dan Filipina memilih netral dengan menyebutnya sebagai masalah internal.
Selain itu, pemerintah Indonesia ikut angkat bicara perihal kudeta militer yang tengah berlangsung di Myanmar.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan beberapa, salah satunya keprihatinan atas perkembangan politik di negara tersebut.
"Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar," demikian pernyataan Kemlu RI.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News