
GenPI.co - Para penentang pemerintahan militer Myanmar pada hari Rabu menyambut baik sanksi terbaru terhadap individu dan entitas yang memasok bahan bakar dan peralatan penerbangan kepada tentara, yang telah melancarkan serangan udara mematikan.
Dilansir AP News, sanksi tersebut dijatuhkan oleh Uni Eropa, Inggris, dan Kanada.
Tentara saat ini berada dalam posisi defensif melawan milisi etnis di sebagian besar negara serta ratusan kelompok gerilya bersenjata yang secara kolektif disebut Pasukan Pertahanan Rakyat.
BACA JUGA: Foto Satelit Tunjukkan Kerusakan Pangkalan Militer Rahasia Iran Gegara Serangan Iran
Dibentuk untuk berjuang memulihkan demokrasi setelah militer merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.
Selama setahun terakhir, angkatan darat telah menderita kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di medan perang, dan makin bergantung pada serangan udara dan artileri tanpa pandang bulu.
BACA JUGA: Militer Israel Kepung Rumah Sakit di Gaza Utara, PBB Turun Tangan
“Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di seluruh Myanmar, termasuk serangan udara terhadap infrastruktur sipil, oleh militer Myanmar tidak dapat diterima dan dampaknya terhadap warga sipil yang tidak bersalah tidak dapat ditoleransi,” kata menteri Inggris untuk Indo-Pasifik, Catherine West dalam pernyataan tersebut.
Ia mengatakan sanksi tersebut menargetkan pemasok peralatan dan bahan bakar penerbangan untuk militer Myanmar.
BACA JUGA: Iran Sebut Serangan Israel Menargetkan Pangkalan Militer di 3 Provinsi
"Bersama Uni Eropa dan Kanada, saat ini kami semakin membatasi akses militer terhadap dana, peralatan, dan sumber daya," katanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News