GenPI.co 
GenPI.co - Dua undang-undang yang disahkan Israel hari Senin dapat mencegah UNRWA melanjutkan pekerjaannya.
Dilansir AP News, bahkan AS, sekutu terdekat Israel, bergabung dengan banyak pemerintah dan organisasi kemanusiaan dalam menentang undang-undang tersebut, yang baru akan berlaku tiga bulan lagi.
Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengirim surat pada hari Selasa kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menguraikan keprihatinannya.
BACA JUGA: Menteri Luar Negeri Yordania Tuding Israel Terlibat dalam Pembersihan Etnis
Sebagai kekuatan pendudukan, berdasarkan hukum humaniter internasional, Israel diharuskan memastikan kebutuhan warga Palestina terpenuhi, termasuk makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan, kata Guterres.
Dan jika Israel tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, Israel berkewajiban untuk mengizinkan dan memfasilitasi kegiatan PBB.
BACA JUGA: Israel Balas Serangan Rudal Iran, Berisiko Meningkatkan Eskalasi Perang Timur Tengah
"UNRWA adalah sarana utama yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina," katanya.
Norwegia mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka akan meminta Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara untuk meminta keputusan dari pengadilan tinggi PBB tentang apakah Israel berkewajiban untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan kepada Palestina oleh organisasi internasional, termasuk PBB.
BACA JUGA: Analisis: Iran Menghadapi Pilihan Sulit untuk Menanggapi Serangan Israel
Mahkamah Internasional pada bulan Juli mengutuk kekuasaan Israel atas wilayah Palestina, dengan menyatakan pendudukannya melanggar hukum.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
