Menlu Jerman Serukan Solusi Diplomatik untuk Atasi Pertikaian Israel dan Hizbullah

Menlu Jerman Serukan Solusi Diplomatik untuk Atasi Pertikaian Israel dan Hizbullah - GenPI.co
Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock telah menyerukan solusi diplomatik untuk konflik antara Hizbullah dan Israel. (AP Photo/Hassan Ammar)

GenPI.co - Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock telah menyerukan solusi diplomatik untuk konflik antara Hizbullah dan Israel.

Dilansir AP News, Baerbock, saat tiba di Beirut pada hari Rabu, mengatakan bahwa "kita sekarang harus bekerja sama dengan mitra kita di AS, Eropa, dan dunia Arab untuk menemukan solusi diplomatik yang layak yang melindungi kepentingan keamanan yang sah dari Israel dan Lebanon."

Menteri luar negeri memperingatkan bahwa "destabilisasi total negara akan berakibat fatal bagi masyarakat yang paling beragam agamanya di antara semua negara di Timur Tengah dan juga bagi seluruh kawasan."

BACA JUGA:  Hizbullah Mengaku Berada di Balik Serangan Drone ke Kediaman Perdana Menteri Israel

Ia juga meminta semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk melindungi pasukan penjaga perdamaian PBB yang ditempatkan di wilayah perbatasan Israel-Lebanon.

Lebih lanjut, lima negara Nordik mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka "sangat prihatin" oleh rancangan undang-undang yang diperkenalkan ke parlemen Israel yang akan mencegah badan PBB untuk pengungsi Palestina beroperasi di Tepi Barat, Yerusalem timur, dan Gaza.

BACA JUGA:  Israel Sebut Serangan Lanjutan Bidik Lembaga Keuangan yang Dikelola Hizbullah

Pada awal Oktober, sebuah komite parlemen Israel menyetujui dua RUU yang akan memutuskan hubungan pemerintah Israel dengan UNRWA, melarang aktivitas UNRWA di wilayah Israel, dan mencabut kekebalan hukumnya.

RUU tersebut lolos persetujuan awal dengan margin yang besar, tetapi harus melewati beberapa pembacaan lagi sebelum menjadi undang-undang.

BACA JUGA:  Terowongan Hizbullah Bisa Menghambat Misi Israel

Surat bersama yang ditandatangani oleh menteri luar negeri Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia mengatakan bahwa jika badan PBB tersebut “tidak lagi mampu melaksanakan tugas-tugas utamanya”.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya