
GenPI.co - Proses memilih calon ibu kota pindah tidaklah mudah karena harus mempertimbangkan syarat-syarat yang dinilai tepat menggantikan DKI Jakarta.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan memindahkan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan harus mendapat pertimbangan mendalam, khususnya terkait potensi kebakaran lahan dan banyaknya lubang bekas galian tambang.
"Harus hati-hati juga kalau di Kalimantan, contohnya lahan gambut banyak, bisa terbakar. Kalau di Kalimantan Timur juga banyak bekas-bekas lubang tambang," kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (30/7/2019),
BACA JUGA: Sah! Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kalimantan
Wapres mengingatkan agar keputusan calon ibu kota pemerintahan baru tidak terburu-buru. "Jadi semua juga harus dipilih dengan betul. Ini memakan tempo yang panjang," tambahnya.
Wapres pernah mengatakan syarat ibu kota pemerintahan baru antara lain harus berada di tengah geografi Indonesia, penduduknya harus mempunyai tingkat toleransi baik, memiliki risiko kecil terhadap bencana alam dan daerah tersebut harus memiliki sedikitnya 60.000 hektare lahan kosong.
Kalimantan memang memenuhi beberapa syarat sebagai calon ibu kota baru, yakni ketersediaan lahan yang luas untuk dijadikan kota baru. Namun, posisi Kalimantan tidaklah persis di tengah Indonesia secara geografis, kata Wapres.
"Ya pertama kan Kalimantan lahannya luas, kalau di Jawa kan (untuk) mendapatkan lahan besar tidak ada lagi, sulit. Tanahnya luas dan berada agak di tengah, agak ya, karena kalau persis di tengah itu Mamuju," ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News