GenPI.co 
Hal ini dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi jangka panjang.
4. Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam sistem di mana Badan Penerimaan Negara berada di bawah pengawasan langsung Presiden, transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan dan pengelolaan pendapatan negara dapat ditingkatkan.
BACA JUGA: Utang Pajak Rp 1,142 Miliar, KPP Pratama Solo Sita Rekening Efek 3,265 Juta Lembar Milik Wong Solo
Ini dapat membantu dalam mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
5. Respons Cepat terhadap Perubahan Ekonomi
BACA JUGA: Tokopedia Raih Penghargaan dari Pemprov Jatim, Kanal Online Terbaik Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
Presiden sebagai pemimpin negara memiliki kewenangan untuk merespons cepat terhadap perubahan ekonomi dan situasi keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian dalam kebijakan pajak dan penerimaan negara.
Dengan badan yang langsung di bawah pengawasan Presiden, perubahan kebijakan dapat dilakukan lebih efisien.(*)
BACA JUGA: Di Inggris, Pajak Gula Bisa Kurangi Kasus Kerusakan Gigi pada Anak
Simak video menarik berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
