
GenPI.co - Lembaga Survei Indonesia (LSI) membeberkan hasil penelitiannya tentang persepsi korupsi, demokrasi, dan intoleransi, serta kebijakan ekonomi pada kelompok pegawai negeri sipil (PNS).
"Komitmen (PNS) terhadap demokrasi penting untuk birokrasi, karena itu indikasinya terkait transparansi, pelayanan yang diskriminatif atau tidak diskriminatif, dan lain sebagainya," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat merilis hasil survei secara virtual, Minggu (18/4/2021).
BACA JUGA: Desakan Semua Honorer jadi PNS, Tjahjo Kumolo Tegas Katakan Ini
Berikut hasil survei terkait sikap PNS atas demokrasi yang merupakan sistem pemerintahan terbaik di Indonesia.
Sangat setuju, 25,7 persen
Cukup setuju, 56,9 persen
Tidak setuju, 3,7 persen
Netral, 12,8 persen
Sikap positif terhadap demokrasi pada PNS, kata Djayadi, tidak berbeda jauh dengan sikap mayoritas responden dari berbagai kelompok masyarakat yang disurvei pada September 2019.
LSI membandingkan bahwa kecenderungan PNS dan publik mendukung demokrasi, yaitu sama-sama di kisaran lebih dari 80 persen.
Namun, jelasnya, jika harus memilih antara demokrasi dan pembangunan ekonomi, mayoritas responden lebih memilih bahwa kebijakan terkait ekonomi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News