
“Saya meminta masukan sebanyak-banyaknya kepada Menteri Pariwisata, infrastruktur apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan destinasi, agar tepat sasaran. Sehingga membangun infrastruktur itu betul-betul ada manfaatnya,” katanya.
Dia juga mencontohkan Bandara Silangit di Danau Toba, Sumatera Utara. “Saya datang pertama kali, terminalnya kayak kantor kelurahan. Tidak ada pesawat yang terbang ke sana. Saya suruh perbaiki runway, diperpanjang, diperlebar, satu bulan harus jadi, dan saya minta Garuda terbang Jakarta-Silangit. Dijawab Garuda saat itu? Pak, kemungkinan besar rugi, tidak ada yang mau terbang. Saya bilang, coba dulu, 3-6 bulan!” cerita Presiden Jokowi.
Apa yang terjadi setelah sebulan? Penuh terus, dan saat ini sudah ada 5 penerbangan ke Silangit, dan menghidupkan pariwisata di Kawasan Danau Toba, ikon Pariwisata Sumatera Utara. Jika tidak “dipaksa” presiden saat itu juga tidak akan ada penerbangan ke sana. Begitu juga di tempat-tempat lain, presiden mengaku hafal dengan pola ini. “Kalau 3 bulan rugi terus, saya juga tidak akan memaksa, karena itu masalah bisnis. Tidak mungkin, Garuda rugi terus. Yang sulit memang saat mengawali,” kisahnya.
TIKET MAHAL
Menyambung soal airlines, atau penerbangan, di awal pidatonya Presiden Jokowi merespons apa yang dikeluhkan Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani, soal harga tiket yang mahal. Sejak pertengahan Desember 2018 sampai Februari 2019 ini masih dirasakan mahal. Okupansi hotel terus menurun karena semakin sedikit travelers yang mampu membeli harga tiket yang masih mahal.
“Saya terus terang saya kaget, malam ini juga baru tahu dari Pak Chairul Tanjung, soal avtur. Ternyata avtur yang dijual di Soekarno Hatta itu dimonopoli oleh Pertamina sendiri. Besok saya akan undang Dirut Pertamina. Pilihannya, harganya bisa sama dengan harga internasional apa tidak? Jika tidak bisa, saya akan masukkan competitor yang lain, agar harganya bisa kompetitif,” kata Presiden Jokowi.
Presiden juga berkelakar, ini aneh juga. Mendapat penghargaan sebagai Bapak Pariwisata Indonesia, tetapi harga tiket naik. Yang tentu, itu akan berdampak negative pada perkembangan sector Pariwisata. Lalu, ada menteri yang menyampaikan pelarangan rapat di hotel? Meskipun sudah selesai dan tidak ditindak lanjuti. “Yang jelas itu bukan presidennya!” seluruh audience pun bersorak spontan.
Di Gala Dinner itu, hadir beberapa Menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News