GenPI.co 
Terlebih, melihat postur APBD Provinsi Banten yang dialokasikan untuk belanja pegawai masih sangat ideal, untuk bisa menggaji para tenaga honorer tersebut.
BACA JUGA: Jet Tempur Rafale Prancis Gahar Banget, Ini Kata Menhan Prabowo
Gubernur Banten ini mengatakan, ketika semisal diangkat menjadi PNS, APBD Banten masih tetap lebih ideal dibandingkan daerah-daerah lainnya, dengan tetap melakukan program-program pembangunan untuk masyarakat.
BACA JUGA: PNS Usia 45 Tahun ke Bawah, Siap-siap Lakukan Ini ya...
"Tapi harus dikatakan APBD kita cuma 18 persen yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Jauh lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lainnya. Keren kan? Di mana-mana 40 sampai 50 persen. Struktur APBD kita itu tinggi untuk pembangunannya. Jadi kalau nanti 6.000 honorer itu harus kita gaji (sebagai PNS), kita masih sanggup paling 20-25 persen jadinya. Masih sangat bagus struktur APBD kita," jelas Wahidin.
BACA JUGA: Guru Honorer Rusak Tatanan Pendidikan, Akibatnya 5 Fakta Ini...
Terlepas dari rencana pemerintah mengangkat honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Pemprov Banten telah menghitung dan mengkajinya dan tentu melihat permasalahan-permasalahan yang dialami.
"Jadi masih dibutuhkan, di samping kebutuhan juga karena alasan kemanusiaan," beber Wahidin.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Masalah Honorer, Gubernur: Mereka Sudah Lama Kerja, Terus Mau Kita Bunuh?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
