
"Sektor strategis itu. Pertamina menjadi menjadi urat nadi perekonomian. PLN apalagi. Orang tidak bisa hidup tanpa listrik. Jadi bagaimana negara berspekulasi menyerahkan persoalan yang sangat krusial itu terhadap orang yang belum terbukti betul kompetensi dan "track record"-nya di bidang itu," ujarnya.
Pemilihan direksi atau komisaris BUMN, menurut Enny, bisa mengadopsi sistem meritokrasi yang diterapkan Singapura. Meritokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi.
"Kalau di luar negeri, di Temasek misalnya, itu orang yang independen tempatnya di komisaris. Temasek itu komisaris independennya lebih banyak karena fungsinya itu semacam Irjen di kementerian. Jadi mengevaluasi, monitoring, mengendalikan. Ia tidak punya kepentingan sehingga mengendalikan dan mengoreksi ia bebas dari kepentingan, beda dengan eksekutif karena ia harus mengeksekusi jadi yang utama sekali profesionalitas dan kompentensi," kata Enny. (ant)
Lihat video seru ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News